Nasional
Penolakan Kantor Hamas Dinilai Bernuansa Politis
Kamis 11 Safar 1436 / 4 December 2014 09:50
HTI menilai arah politik Indonesia mengikuti Barat. Foto: CNN IndonesiaPEMERINTAH Indonesia menolak rencana Hamas membuka perwakilan di Indonesia. Kementerian Luar Negeri berasalan menerima Hamas hanya akan menciptakan dualisme Palestina. Itu sama saja mengintervensi politik dalam negeri Palestina. Betulkah?
“Itu alasan politis,†kata Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia, Ismail Yusanto, kepada Islampos, Kamis (4/12).
Pemerintah, lanjut Ismail, tentu sudah tahu bahwa di Palestina ada Hamas dan Palestine Liberation Organization (PLO). Demikian juga dengan Dubes Palestina di Indonesia adalah seorang anggota PLO.
Namun bagi Barat, Hamas telah menjadi ancaman akibat kegigihannya jihad melawan Israel. Bahkan Barat memasukkan Hamas sebagai kelompok teroris. Di sinilah Pemerintah Indonesia tak berdaya, karena politik luar negeri pemerintah masih mengikuti kebijakan Barat.
“Pemerintah tentu tidak ingin dianggap pro Hamas dengan mengijinkan mereka buka kantor di sini,†terangnya.
Sebelumnya, Ketua Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina (KISPA), Ferry Nur mempertanyakan penolakan kantor perwakilan Hamas di Indonesia oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia.
Menurutnya, jika penolakan itu karena sudah ada Kedutaan Besar Palestina sehingga harus meminta izin terlebih dahulu, maka ini alasan yang tidak cerdas.
KISPA mencotohkan Malaysia. Di negeri serumpun ini, Hamas bisa membuka kantor perwakilannya sejak empat tahun lalu, meski juga ada Kedubes Palestina. [rn/Islampos]
Sumber: http://www.islampos.com/penolakan-kantor-hamas-dinilai-bernuansa-politis-150145/